M. IMAM NASEF, S.H., M.H.

M. Imam Nasef, S.H., M.H., lahir pada tanggal 22 Juni 1989 di Serang Banten, memperoleh gelar hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan melanjutkan program short course di The University of Kansas, Lawrence, USA. M. Imam Nasef, S.H., M.H., kemudian melanjutkan studinya di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

Pengalaman profesionalnya selama ini sebagai peneliti di Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum UII 2010 s.d 2013, Advokat di Kantor Hukum Zoelva & Partners (2015 s.d 2019), Founder & Partner di TKNP Lawfirm 2020 s.d sekarang dan menjadi Dosen Tetap Bidang Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Trisakti 2018 s.d sekarang.

Adapun dirinya terbiasa menyelesaikan kasus di Mahkamah Konstitusi, TUN, dan Tindak Pidana Korupsi, diantara beberapa kasus yang pernah ditanganinya antara lain :

• Kuasa Hukum KPU RI dalam PHPU Pileg 2019
• Kuasa Hukum Pemohon Pasangan Prabowo-Hatta (Tim Pembela Merah Putih) dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. [Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XII/2014]
• Pengajuan Judicial Review Undang-Undang tentang Keuangan Negara (terkait dengan kerugian BUMN apakah masuk pada kerugian Negara)
• Pengajuan Judicial Review Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (terkait dengan ketentuan verifikasi bagi Partai Politik untuk ikutserta dalam Pemilu)
• Pengajuan Judicial Review Undang-Undang tentang Rumah Susun (terkait dengan mekanisme pembentukan PPPRS)
• Pengajuan Judicial Review Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi (terkait dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3)
• Pengajuan Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
• Perkara Tindak Pidana Korusi Penerbitan IUP oleh Gubernur Sulawesi Tenggara a.n Nur Alam
• Perkara OTT Gubernur Kepulauan Riau a.n. Abu Bakar
• Perkara OTT Bupati Nonaktif Kab. Talaud a.n. Ibu Sri Wahyuni Maria Manalip
• Perkara OTT Presiden Direktur PT AQUA MARINE DIVINDO INSPECTION a.n. Yunus Nafik
• Perkara OTT Aditya Anugrah Moha mantan Sekertaris Komisi 11 DPR RI dalam kasus suap Hakim Pengadilan Tinggi Manado.
• Peninjauan Kembali (PK) Perkara Helmi Kamal Lubis (ex President Director Dapen Pertamina) kasus Repo Saham